TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyinggung rencana pemerintah menempatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di perusahaan BUMN. Dahlan mengingatkan pemerintah agar tetap memegang prinsip perusahaan perlu ketenangan.
"Perusahaan tidak bisa maju kalau hebohnya lebih besar dari kerjanya," ujar Dahlan dalam laman pribadinya, disway.id, Ahad, 17 November 2019. Pernyataan Dahlan itu berkaitan dengan rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pejabat salah satu BUMN.
Dahlan menyatakan harapannya agar pemerintah tetap menjaga ketenangan di dalam negeri. Sehingga, bisa fokus bekerja. "Semoga tidak banyak usrek agar ekonomi bisa segera bangkit," ujar dia. Hal ini sama halnya dengan perusahaan yang perlu kestabilan, khususnya perusahaan besar.
Ia mengatakan perseroan besar ibarat kapal besar yang mesti tidak mudah dibelok-belokkan. "Memang, bisa juga sukses diraih lewat kehebohan. Tapi sukses seperti itu biasanya hanya di permukaan. Dan untuk jangka pendek," tutur Dahlan.
Dalam tulisan yang sama, Dahlan juga sempat melontarkan sebuah pertanyaan soal rencana penunjukkan Ahok. "Apakah BTP itu orang berprestasi? Sehingga akan ditempatkan di salah satu BUMN?" tulis Dahlan. Pertanyaan itu menyambung pernyataan awal Dahlan dalam tulisannya bahwa orang berprestasi cenderung sukses ditempatkan di mana pun. Ia mengatakan kesimpulan itu datang dari pengalaman panjangnya 30 tahun menggeluti dunia manajemen.
Menurut Dahlan, rencana penunjukkan Ahok sebagai pejabat di BUMN adalah langkah yang sangat baik, bila bekas Gubernur DKI Jakarta memang dianggap sebagai orang berprestasi. Terlepas siapa pun Ahok, bagaimana latar pendidikannya, hingga perjalanan karirnya.
"Bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan? Terserah yang menilai dan yang diberi nilai," kata Dahlan. Tapi, kalau begitu, menurut dia, maka penempatan Ahok di BUMN adalah sebuah perjudian. Ia pun mempertanyakan apakan BUMN adalah perusahaan yang layak diperjudikan.
Dahlan juga mempertanyakan mengapa isu tersebut sudah membuat heboh. Padahal isu tersebut masih di tingkat rencana, dengan fakta bahwa Ahok telah dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan pernyataan bekas Bupati Belitung Timur tersebut bahwa ia dipanggil untuk ditempatkan di salah satu BUMN.
"Belum ada indikasi di BUMN mana juga belum jelas sebagai apa. Masih banyak fakta yang harus saya lihat untuk bisa berkomentar lebih panjang," kata Dahlan.
Sebelumnya, dua sumber Tempo di internal Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Rencananya, Ahok resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng pada akhir November ini.
Kabar Ahok akan menjadi komisaris utama Pertamina itu merebak setelah bekas Gubernur DKI Jakarta itu datang memenuhi undangan Erick Thohir. Dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Ahok mengaku banyak berdiskusi dengan Erick seputar perusahaan BUMN.
Sebelum meninggalkan Kementerian, Ahok menuturkan dirinya diminta terlibat di salah satu perusahaan pelat merah. Ia pun menerima tawaran itu.
Namun, Ahok mengaku tidak tahu soal jabatan untuknya. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silakan tanya ke Pak Menteri," ucap Ahok, Rabu, 13 November 2019.
CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI | VINDRY FLORENTIN
